STUDY DESKRIPTIF TENTANG PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK DI TANGERANG TAHUN 2008

Posted: December 29, 2010 in Assignments

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

 

Dunia anak masih dalm duka. Kehidupan anak terus ternoda oleh berbagai aksi kekerasan, baik yang datang dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, bahkan negara. Dari tahun ketahun aksi kekerasn tersebut terus mengalami peningkatan.

Tak hanya mengalami perlakuan salah dari orang tua atau anggota keluarga, sosok bernama anak ini pun kadang masih harus berhadapan dengan guru yang belum seluruhnya mampu menjadikan dirinya sebagai pendidik anak yang baik. Bahkan disektor publik, realitasnya bahkan lebih ironis. Banyak anak-anak yang dipaksa bekerja untuk menambal kehidupan ekonomi keluarganya.

Penulis memilih masalah tersebut karena akhir-akhir ini sering kita lihat ditelevisi sering terjadi penyiksaan atau kekerasan terhadap anak yang dilakukan  oleh orang terdekat mereka.

 

 

  1. Rumusan Masalah

  1. Apa macam-macam tindak kekerasan terhadap anak?
  2. Siapa pelaku tindak kekerasan terhadap anak?
  3. Apa penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak?
  4. Bagaimana cara menanggulangi kekerasan terhadap anak?

 

 

 

 

  1. Tujuan Penelitian

  1. Untuk mengetahui macam-macam tindak kekerasan terhadap anak.
  2. Untuk mengetahui pelaku tindak kekerasan terhadap anak.
  3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak.
  4. Untuk mengetahui cara menanggulangi kekerasan terhadap anak.

 

 

  1. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pemerintah         : Agar pemerintah lebih memperhatikan nasib anak dan melindungi hak anak di Indonesia.

2. Bagi Masyarakat        : Agar masyarakat mengetahui bahwa kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan goncangan  jiwa anak tersebut dan dapat memperhatikan anak-anaknya lebih baik lagi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

  1. A. Kajian Teori

Akhir-akhir ini sering kita lihat ditelevisi sering terjadi penyiksaan atau kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat mereka. Fenomena semacam ini kadang sulit kita logikakan bagaimana mungkin mereka yang diberi kepercayaan untuk menjaga dan membesarkan titipan dari-Nya malah tidak berperasaan melakukan penyiksaan. Dimana hal tersebut diatas terjadi hanya karena masalah yang seharusnya belum sepantasnya dibebankan pada anak, masalah ekonomi, pertengkaran dengan pasangan bahkan ketidakpuasan dalam rumah tangga bisa menjadikan orang terdekat anak sebagai monster yang siap setiap saat merenggut kebebasan dan kebahagiaan anak.

Menurut Dr. Irwanto, barbagai bentuk kekerasan terhadap anak hingga kini masih terus terjadi di Indonesia dan cenderung meningkat dari tahun ke                         tahun. Bentuk kekerasan yang dilakukan 40%-70% berupa kekerasn fisik dan emosional dan 2%-5% berupa kekerasan seksual.

 

  1. 1. Definisi Kekerasan

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. (Kusworo, Danu. 2006 : 1).

 

 

 

Penggunaan kata kekuasaan di dalam definisi kekerasan bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang kekerasan dan memperluas pemahaman konvensional tentang kekerasan dengan memasukkan juga tindakan-tindakan kekerasan yang merupakan hasil dari relasi kekuasaan, termasuk di dalam ancaman dan intimidasi.

2.Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Komisi Nasional Perlindungan Anak menilai faktor ekonomi sebagai pemicu utama maraknya kekerasan terhadap anak. “Kemiskinan menyumbang stress terhadap orang tua yang kemudian melampiaskan ke anak”, ujar Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi. Faktor kemiskinan, tekanan hidup yang semakin meningkat, kemarahan terhadap pasanagn dan ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi menyebabkan orang tua mudah meluapkan emosi kepada anak. Diperparah dengan berbagai kebijakan pembiaran yang dilakukan negara terhadap pelanggaran hak anak. Kejadian seperti busung lapar, polio, demam berdarah, anak terlantar, anak putus sekolah sampai pada kenaikan BBM merupakan sebagian daftar panjang kebijakan negara yang semakin mempersulit kehidupan masyarakat menengah kebawah.

Beberapa faktor sosial yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah :

  1. a. Tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak

Bapak yang mencambuk anaknya tidak dipersoalkan tetangganya, selama anak itu tidak meninggal atau tidak dilaporkan ke polisi. Sebagai bapak, ia melihat anaknya sebagai hak milik dia yang dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Tidak ada aturan hukum yang melindungi anak dari perlakuan buruk orang tua atau wali atau orang dewasa lainnya.
Saya mempunyai teman dirumah yang kebetulan anak seorang tentara. Kegiatan di rumah diatur sesuai jadual yang ditetapkan orang tuanya. Ia harus belajar sampai menjelang tengah malam. Subuh harus bangun untuk

 

bekerja membersihkan rumah. Bila ia itu melanggar, ia pasti ditempeleng atau dipukuli. Sang Bapak sama sekali tidak merasa bersalah. Ia beranggapan melakukan semuanya demi kebaikan anak. Mengatur anak tanpa mempertimbangkan kehendak anak dianggap sudah menjadi kewajiban orang tua.

  1. b. Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat

Atasan tidak boleh dibantah. Aparat pemerintah harus selalu dipatuhi. Guru harus di gugu dan ditiru. Orang tua wajib ditaati. Dalam hirarkhi sosial seperti itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah. Guru dapat menyuruhnya untuk berlari telanjang atau push up sebanyak-banyaknya tanpa mendapat sanksi hukum. Orang tua dapat memukul anaknya pada waktu yang lama tanpa merasa bersalah. Selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap mitra sehingga dalam kondisi apapun anak harus menuruti apapun kehendak orang tua. Hirarkhi sosial ini muncul karena tranformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalunya. Zaman dulu, anak diwajibkan tunduk pada orang tua, tidak boleh mendebat barang sepatahpun. Orang dewasa melihat anak-anak sebagai bakal manusia dan bukan sebagai manusia yang hak asasinya tidak boleh dilanggar.

  1. c. Kemiskinan

Kita akan menemukan bahwa para pelaku dan juga koban kekerasan anak kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan subkultur kekerasan. Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensitif. Ia mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak. Terjadilah kekerasan emosional. Pada saat tertentu bapak bisa meradang dan membentak anak di hadapan banyak orang. Terjadi kekerasan verbal.

 

Kejengkelan yang bergabung dengan kekecewaan dapat melahirkan kekerasan fisik. Ia bisa memukuli anaknya atau memaksanya melakukan pekerjaan yang berat. Orang tua bisa menjual anaknya ke agen prostitusi karena tekanan ekonomi. Gelandangan yang diperkosa preman jalanan terpuruk ke dalam nasibnya yang getir juga karena kemiskinan.

Ada beberapa pandangan berbeda penyebab kekerasan seksual yang menimpa anak. Orang yang mencabuli anak-anak dianggap orang yang mengalami disfungsi karena kecanduan alokohol, tidak memiliki pekerjaan tetat dan penghasilan yang mapan, serta tingkat pendidikan yang rendah. Menurut Cok Gede Atmadja, pencabulan terhadap anak terjadi karena himpitan ekonomi. Sementara Magdalena Manik, aktivis Forum Sayang Anak, menyatakan pencabulan terhadap anak disebabkan meluasnya budaya permisif, dan ketidakkonsistenan piahak kepolisian dalam mengambil tindakan hukum terhadap pelaku incest.

Koran Tokoh (Edisi 337/Tahun VII, 5-11 Juni 2005:14) menulis beberapa pemicu terjadinya pencabulan terhadap anak, khususnya oleh orang tua. Pertama, pelaku tidak bisa lagi melakukan hubungan dengan istri karena alas an kesehatanatau telah lama menduda. Kedua, pelaku ingin menyempurnakan ilmu kebatinan yang sedang ditekuninya. Ketiga, pelaku tidak tahan melihat kemontokan tubuh anak perempuannya, atau melihat anak perempuannya keluar kamar mandi menggunakan handuk. Bahkan, bias pula pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan, karena terpengaruh film porno (Atmajda, 2005:139).

Lebih jauh, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Dr Seto Mulyadi menyatakan bahwa sekitar 80 hingga 90 persen anak-anak di Indonesia masih belum mendapatkan hak pendidikan, karena arti sebenarnya pendidikan itu adalah hak, bukan suatu kewajiban. Berjuta anak Indonesia yang ke sekolah karena terpaksa, mendapatkan suasana sekolah yang tidak asyik, dan tidak menyenangkan, padahal belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan.

 

 

Kondisi sistem pendidikan negeri ini yang carut-marut menjadikan semakin banyak tindakan kriminal, kekerasan dan pelanggaran hak asasi yang terjadi. Korupsi yang membudaya, bukan hanya masalah moralitas, tapi lebih pada bahwa pendidikan belum berhasil membangun generasi cerdas dan kreatif.

Kekerasan guru terhadap siswa sangat berdampak pada perkembangan psikologis anak. Keengganan anak untuk terus belajar mata pembelajaran yang diajarkan oleh seorang guru akan berbuah pada tidak bertambahnya pengetahuan anak terhadap mata pembelajaran tersebut. Selain juga, traumatik berkelanjutan akan tercipta pada jiwa anak.

Proses pembelajaran cerdas dan kreatif yang masih belum dimiliki oleh para guru, juga tidak lepas dari peran lembaga pencetak guru yang cenderung statis dan tidak bergerak mengikuti perkembangan pengetahuan. Sejak sistem Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) digunakan hingga kurikulum 2004 dan kurikulum 2006, baru sebagian kecil guru yang menerapkan proses belajar siswa yang cerdas dan kreatif. Minimnya penggunaan alam sebagai media belajar merupakan sebuah indikator sederhana dari miskinnya kapasitas seorang guru. Belajar secara monoton di dalam kelas berlangsung secara berkelanjutan, pada akhirnya membuahkan generasi statis, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kehancuran negeri ini. Silih bergantinya kurikulum dalam waktu singkat, merupakan salah satu aspek kegagalan pendidikan. Belum terimplementasikannya suatu kurikulum hingga kegagalan perbaikan kurikulum merupakan beban baru bagi siswa. Termasuk ketika sistem ujian nasional diberlakukan, yang menjadikan ketidakjujuran sebagai sebuah bagian dari proses belajar mengajar.

Kekerasan menjadi sebuah pilihan beberapa guru, dikarenakan tingginya beban pengetahuan yang harus dipindahkan ke siswa. Keterbatasan ruang kreasi pun terkadang menjadi sebuah hambatan tersendiri dalam proses belajar mengajar. Pemahaman substansi pendidikan telah sangat jauh ditinggalkan oleh guru sebagai pendidik.

 

 

Dari sekian pengaduan kekerasan yang diterima komnas Perlindungan Anak (PA), pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya adalah pertama, munculnya kekerasan dalam rumah tangga, terjadinya kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya menyebabkan tidak terelakkannya kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua. Kedua, terjadinya disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Ketiga, faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi.

Secara umum, ada sejumlah stigma yang berkembang di masyarakat tentang karakter anak tertentu yang dibilang “nakal” atau “susah diatur”, sehingga tindak kekerasan terhadap mereka menemukan pembenarannya untuk maksud mendidik. Mereka mengatakan bahwa anak dengan karakter seperti itu tak dapat dididik dengan cara biasa, tetapi memang harus dengan tindak kekerasan. Ironisnya, pandangan dan sikap seperti ini bahkan juga dianut oleh kalangan pendidik, seperti guru di sekolah formal, atau para orangtua yang berpendidikan. Kerap kali media memberitakan tentang anak yang dipukul, dijewer, atau dimaki secara berlebihan di ruang kelas sebagai bentuk hukuman dengan dalih mendidik atau untuk memberi efek jera.

Perlakuan semacam ini masih terjadi karena kalangan pendidik di sekolah ataupun orangtua pada umumnya tidak memiliki informasi yang cukup tentang dampak kekerasan terhadap anak bagi kehidupan dan stabilitas psikologis mereka kelak. Tindak kekerasan itu hanya diletakkan dalam kerangka mendidik, dan tak diyakini dapat memberi dampak buruk kepada anak. Nyaris dapat dipastikan bahwa di masyarakat kita anak yang dikategorikan “nakal” atau “susah diatur” itu tidak akan mendapatkan perlakuan khusus yang lembut dan lebih baik untuk dapat diarahkan. Mereka dipastikan hanya akan mendapatkan tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan juga rentan terjadi pada anak yang dinilai bodoh atau bahkan idiot. Berkat pencitraan media, para

 

Orang tua saat ini begitu mengidealkan anak-anaknya untuk dapat berprestasi secara formal di sekolah, pintar menyanyi, lincah menjadi MC, dan semacamnya. Obsesi semacam ini bukannya tidak baik. Akan tetapi, fakta di lapangan yang sering muncul adalah bahwa obsesi semacam ini kadang kala melahirkan sikap yang tak wajar dalam mendidik anak. Anak dengan kemampuan IQ rendah sering mendapatkan perlakuan keras baik di keluarga maupun di kelas untuk dibentuk menjadi pintar dan berprestasi. Sementara yang lainnya sering kali secara berlebihan didorong sedemikian rupa untuk memenuhi impian dan obsesi para orangtua itu, sehingga sering merasa tertekan dan tak punya waktu untuk bermain, sikap yang tak mempertimbangkan hak-hak dan dunia anak yang sebenarnya khas.

Banyak faktor penyumbang terus berlangsungnya kekerasan terhadap anak. Mulai dari konflik sosial horizontal dan vertikal, polisi dan kewajiban negara(pembanguan) yang tidak mendahulukan kepentingan dan memberikan yang terbaik pada anak, keluarga yang kurang melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, masyarakat yang belum atau kurang menyadari kedudukan dan hak-hak seorang anak, penegak hukum yang tidak meberikan keadilan bagi anak, dan berbagai faktor lain yang menyebabkan kedudukan anak dalam keluarga, masyarakat dan negara berada pada kelas bawah yang pada gilirannya mengantarkan pada munculnya perasaan tak bersalah manakala akan atau setelah melakukan kekerasan terhadap anak.

 

3. Orang-orang yang layak dituntut tanggung jawabnya terkait dengan “hidupmatinya” dunia anak-anak, yaitu :

  1. a. Orang Tua

Para orang tua mestinya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Jangan biarkan anak-anak hidup dalam kekangan, mental maupun fisik. Sikap memarahi anak habis-habisan apalagi tindakan kekerasan(pemukulan dan

 

penyikasaan fisik) tidaklah arif, karena hal itu hanya akan menyebabkan anak tidak mersa diperhatikan, tidak disayangi.

Akhirnya anak merasa trauma, bahkan putus asa. Penting disadari orag tua bahwa anak dilahirkan kedunia ini dilekati dengan berbagai hak yang layak didapatkannya. Seorang anak berhak mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih, sayang dan perhatian. Anak pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dikeluarga maupun disekolah, juga nafkah(berupa pangan, sandang dan papan). Bagaimana pun keadaannya, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia harus kehilangan banyak hak-haknya sebagai anak karena harus membanting tulang untuk menghidupi diri atau bahkan keluarganya.

 

  1. b. Guru

Disini peran seorang guru dituntut untuk melihat bahwa pendidikan dinegara kita bukan saja untuk membuat anak pandai dan pintar, tetapi harus juga dapat melatih mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami kondisi siswa sangat diperlukan. Sikap arif, bijaksana, dan toleransi sangat diperlukan. Idealnya seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orang tua murid sehingga ia dapat bersikap dan bertindak bijak Ada toleransi yang diberikan sehingga tidak menimbulkan kepanikan bagi siswa.

 

  1. c. Masyarakat

Anak-anak kita ini selain bersentuhan dengan orang tua dan guru, mereka pun tidak bisa lepas dari berbagai persingungan dengan lingkungan masyarakat sekiatr dia hidup. Untuk itu diperlukan kesadaran juga kerja sama dari berbagai elemen dimasyarakat untuk turut memberikan nuansa pedidikan positif bagi anak-anak kita ini. Salah satu elemen tersebur adalah pihak pengelola stasiun TV. Banyak riset menyimpulkan bahwa pengaruh media (terutama TV) terhadap perilaku anak (sebagai salah satu penikmat acara TV) cukup besar. Berbagai tayangan kriminal diberbagai stasiun TV, tanpa kita

 

sadari telah menampilkan potret-potret kekerasan yang tentu ini akan berpengaruh pada pembentuk mental dan pribadi anak. Menjadi tanggung jawab penyelenggara siaran TV untuk mendisain acarnya dengan acara yang banyak mengandung unsur edukasi yang positiv.

 

  1. d. Pemerintah

Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemashlahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Bahwa orang tua berkewajiban menyayangi, mendidik dan melindungi anak-anaknya. Namun ini bukan berarti negara melepas tanggung jawabnya. Untuk membumikan Kovensi-Konvensi yang telah diratifikasi, selain pengembangan sistem hukum formalnya, dibutuhkan juga perubahan yang sifatnya struktural. Adalah hal yang mustahil berharap masyakat menyadari arti penting hak anak-anak jika disaat yang sama ternyata negara dan elit-elit politik masih belum memiliki sensitivitas terhadap persoalan anak. Padahal negara adalah pemegang kunci dalam hal pemenuhan hak-hak anak. Dapat dikatakan bahwa tidak terpenuhinya hak anak-anak secara optimal karena tidak ada penjamin yang jelas oleh negara.

 

  1. 4. Pelaku Kekerasan Terhadap Anak

Sementara itu Sekretaris Jendral Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait, menambahkan, pelaku kekerasan terhadap anak sebagian besar adalah orang terdekat yakni keluarga atau tetangga. Arist menambahkan, lembaga-lembaga perlindungan anak didaerah berafiliasi dengan Komnas Anak juga melaporkan selama periode Januari-Juni 2008 sebanyak 12.726 anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang terdekat sepaerti orang tua kandung/tiri/angkat, guru, paman, dan tetangga.

 

Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) mencatat bahwa tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak lebih banyak terjadi disekolah dan dilakukan guru. Sepanjang enam bulan pertama tahun 2008, terjadi kenaikan 39% tindak kekersan yang dilakukan guru terhadap anak dibandingkan selang waktu yang sama pada tahun lalu. “Yang paling parah dilakukan adalah tindakan pelecahan seksual oleh guru terhadap anak didiknya”, kata Ketua Umum KPAI Masna Sari. Menurut Masnah pada 2007, dari 555 tindak kekerasan terhadap anak, 11,8% dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya. Sebanyak 18% dilakukan oleh orang terdekat.. Pada 6 bulan pertama 2008 tercatat total kekerasan baru sebanyak 86 tidak kekerasan. Tercatat 62% tindak kekerasan dilakukan pada wanita. “Meskipun cenderung turun, tetapi kekerasan guru pada anak didiknya meningkat 39%”, kata Masnah. Lebih parah lagi, menurut Masnah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) hendak mengusulkan semacam aturan yang menangkal bahwa kekerasan yang dilakukan disekolah tidak bisa dikriminalkan.

Data statistik tersebut, ditambah data-data jumlah kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tak dapat sarana akses pendidikan, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan dan anak yang tak mempunyai akte kelahiran, memperjelas gambaran muram tentang pemenuhan hak-hak anak Indonesia. Jika mengacu pada deklarasi tersebut dan komitmen bangsa Indonesuia menyusul dikeluarkannya UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, idealnya anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Namun, kenyataan dimasyarakat justru sering sebaliknya. Banyak anak mendapat perlakuan kurang manusiawi, bahkan tidak jarang dijadikan objek kesewenangan.

Berdasarkan study LPA Banten bekerja sama dengan UNICEF (2000), ditemukan tindak pemerkosaan sering dilakukan orang yang sudah

 

dikenal korban, entah itu tetangga, saudara, kerabat, guru, atau bahkan ayah atau kakek kandung korban sendiri.

Pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang-orang yang seringkali tidak mampu mengatasi nasibnya sendiri untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Mereka sebagai kriminal yang lain juga, dalam perjalanan hidupnya kemungkinan besar pernah menjadi korban. Pada saat itu tidak seorang pun dating untuk menolong mereka sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan keyakinan bahwa kemalangan itu dan segala kekerasan yang diterimanya memang menjadi bagian dari hidupnya.

 

  1. 5. Data-data Kekerasan Terhadap anak

Ketua Umun Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Seto Mulyadi mengatakan pelanggaran terhadap anak-anak di Indonesia kian mengkhawatirkan. Seto juga menjelaskan fenomena kekerasan itu bisa terlihat dari data pelanggaran hak anak yang dikumpulkan Komnas Anak dari data induk lembaga perlindungan anak yang ada 30 provinsi di Indonesia dan layanan pengaduan lembaga tersebut. Data menunjukkan, pada tahun 2006 jumlah kasus pelanggaran hak anak yang terpantau sebanyak 13.447.921 kasus dan pada 2007 jumlahnya meningkat 40.398.625 kasus. Sedangkan selama periode Januari hingga Juni 2008, Komnas Anak mencatat sebanyak 21.872 anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis dilingkungan sosialnya. Seto Mulyadi mendesak pemerintah untuk segera mengatasi masalah kekerasan anak karena akan mengancam kelangsungan dan kehidupan bangsa dimasa depan. Bila kondisi dibiarkan tanpa upaya serius mengatasinya , dikhawatirkan negeri ini bisa kehilangan satu generasi.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi. Data laporan K3JHAM selama tahun 2000 di Kota Tangerang terjadi 29 kasus perkosaan yang terpublikasi, jumlah tersebut terbesar terjadi di antara 29 kabupaten/kota di Banten yang terlaporkan perempuan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terpublikasi 26 kasus. Demikian juga kasus kekerasan

 

terhadap anak secara kualitatif dilaporkan oleh Unicef sering terjadi di Kota Tangerang baik di rumah, di sekolah maupun di komunitas. (www.tangerang.go.id edisi Kamis, 06 Juli 2006).Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. (Kusworo, Danu. 2006 : 1).

Kekerasan yang menimpa anak-anak, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kekerasan terhadap anak pada 2005 meningkat sekitar 20 sampai 25 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 (www.republika.co.id, 2007). lalu, kasus kekerasan terhadap anak yang berhasil dicatat Komnas PA mencapai 700 kasus, sedangkan pada tahun 2004 sekitar 500 kasus. Sementara itu, Data Pusat Krisis Terpadu (PKT) RS Cipto Mangunkusumo menunjukkan, bahwa jumlah kasus kekerasan terus meningkat, yaitu dari hanya sekitar 226 kasus pada tahun 2000 menjadi 655 kasus pada tahun 2003. Dari jumlah kasus tersebut, hampir 50 persen adalah korban kekerasan seksual, sekitar 47 persen korbannya adalah anak-anak (di bawah usia 18 tahun); dan sekitar 74 persen korbannya adalah berpendidikan SD hingga SLTA. Selama tahun 2006 (dalam Andez, 2007), data dari komnas Perlindungan Anak (PA) menyebutkan, jumlah kekerasan fisik sebanyak 247 kasus, kekerasan seksual 426 kasus sedangkan kekerasan psikis 451 kasus. Kasus-kasus tersebut, kata Adwin, lebih banyak terjadi di luar Jakarta. LBH PA sendiri, yang merupakan LBH khusus anak satu-satunya di Indonesia, tidak setiap hari menerima laporan kasus anak.

 

  1. 6. Undang-Undang tentang Kekerasan terhadap Anak

Kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat, meski pemerintah mengeluarkan beberpa UU yang mengaturnya. Untuk menangani kekerasan terhadap anak, pemerintah juga perlu membentuk tim penanggulangan kasus tersebut seperti yang diterapkan di Malaysia. Tim itu terdiri atas wakil dari unsur rumah sakit, tenaga perlindungan anak dari Departemen Sosial, kepolisian, ahli hukum, perwakilan sekolah dan pengelola data.

Dr. Irwanto mengakui, saat ini ada beberapa undang-undang (UU) terkait perlindungan terhadap anak yakni UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU tentang Perlindungan Korban dan Sanksi, serta UU tentang Narkotika.

Tapi semua UU tidak lengkap dan tidak harmonis satu sama lain. Banyak definisi yang bertentangan. Bahkan ada beberapa pasal didalamnya yang merugikan anak dan belum dicabut, misalnya tentang usia tanggung jawab kriminal anak. Untuk itu, kata Dr. Irwanto, selain menyempurnakan peraturan perundangan yang ada pemerintah dan pihak terkait juga harus menyiapakan mekanisme intervensi nasional untuk mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap anak. Penerapan mekanisme intervenesi nasional itu harus didukung oleh lembaga lintas sektor  dan profesi serta sepenuhnya dibiayai oleh negara.

Diberlakukannya UU No.  23/2002 tentang perlindungan anak seolah menjadi antilimaks dari aktivis perlindungan anak. Padahal UU ini saja tidak cukup untuk menurunkan tingkat kejadian kekerasan terhadap anak . UU ini juga belum dapat diharapkan untuk mempunyai efek deteran karena belum banyak dikenal oleh aparat maupaum masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak akan terus berlanjut dan jumlah kejadiannya tidak akan menurun kerena sikon hidup saat ini sangat sulit dan kesulitan ekonomi akan memicu berbagai ketegangan dalm rumah tangga yang akan merugikan pihak-pihak yang paling lemah dalam keluarga itu. Anak adalah pihak yang paling lemah dibanding anggota keluarga yang lain.

 

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan dan anak-anak merupakan masalah yang sulit di atasi. Umumnya masyarakat menganggap bahwa anggota keluarga itu milik laki-laki dan masalah kekerasan di dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sebetulnya Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan Undang-Undang No. 7/1984, Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Undang-Undang No. 29 tahun 1999. (Suprapti, 2006 : 4). Sering pejabat terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman masih banyak yang kurang memahami sehingga setiap ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak atau Hak Azazi Manusia masih selalu mengacu pada KUH Pidana.

Oleh karena itu kita merasa sangat perlu untuk mensosialisasikan UU No. 23 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga agar dapat melaksanaan hak dan kewajibannya yang didasari oleh agama, perlu dikembangkan dalam membangun keutuhan rumah tangga.

Sosialisasi ini bisa melalui banyak cara antara lain penayangan iklan di televisi, melalui radio, poster, penataran, seminar dan distribusi buku UU tersebut ke masyarakat umum, akademisi, instansi pemerintah termasuk lini paling depan yaitu ibu-ibu PKK. UU No. 23/2004 sebetulnya masih kurang memuaskan karena bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak masih merupakan delik aduan, maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian. Penelitian membuktikan bahwa kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh orang dekat artinya orang yang dikenal oleh korban. Pelaku tindak kekerasan fisik dan seksual menurut pemantauan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat tahun 2003 adalah orang-orang

 

terdekat yaitu tetangga, orang tua, paman, kakek, teman, pacar serta saudara. Hal ini dapat juga dilihat dari lokasi tindak kekerasan paling banyak terjadi di rumah korban atau rumah pelaku.Setidaknya ini menunjukkan bahwa pelaku adalah orang yang dekat dengan korban. (Pikiran Rakyat, edisi 20 Januari 2006.

Bila melihat pada pasal 28 (2) Konvensi tentang Hak-hak Anak disebutkan bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak. Lebih lanjut pasal 37 (a) menyatakan tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

Tindakan penegakan disiplin ataupun peningkatan daya serap anak, harusnya tidak dilakukan dengan kekerasan. Apa yang dibacakan oleh Ms. Gabriela Azurduy Arrieta (Bolivia) dan Ms. Audrey Chenynut (Monaco) pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Special Session untuk Anak tanggal 8 Mei 2002 harusnya dimaknai lebih mendalam oleh pelaku pendidikan di negeri ini. Salah satu yang pesannya bahwa pentingnya persamaan kesempatan dan akses kepada pendidikan berkualitas yang bebas biaya dan diwajibkan, serta lingkungan sekolah yang memungkinkan anak merasa bahagia dan senang untuk belajar.

 

  1. 7. Berbagai Macam Kekerasan yang dialami Anak

Kekerasan terhadap anak ternyata masih terus terjadi. Setiap hari ratusan ribu bahkan jutaan anak Indonesia mencari nafkah di terik matahari, di kedinginan malam, atau di tempat-tempat yang berbahaya,ada anak yang disiksa orangtuanya atau orang yang memeliharanya. Setiap malam, di antara gelandangan ada saja gadis-gadis kecil yang diperkosa preman jalanan, Setiap menit ada saja anak yang ditelantarkan orangtuanya karena kesibukan karier, kemiskinan, atau sekedar egoisme.  Mereka tidak masuk koran karena mereka tidak mati tiba-tiba.  Umumnya mereka mati perlahan-lahan.  Mereka tidak muncul dalam media karena perlakuan kejam yang mereka terima tidak dilaporkan polisi.

 

Tak hanya mengalami perlakuan salah dari orang tua atau anggota keluaraga, sosok bernama anak ini pun kadang masih harus berhadapan dengan guru yang belum seluruhnya mampu menjadikan dirinya sebagai pendidik anak yang baik. Bahkan disektor publik, relitasnya bahkan lebih ironis. Banyak anak-anak yang dipaksa bekerja untuk menambal kehidupan ekonomi keluarganya.

Dibeberapa daerah anak-anak sudah harus terjun menjadi kuli kontrak siang dan malam, buruh selama delapan jam sehari di pabrik dalm ruang tertutup dan menggunakan alat bermesin, atau kuli turunan diperkebunan. Bahkan ada pula yang dijadikan mangsa di hotel-hotel, tempat hiburan atau lokalisasi maksiat.

Dijalanan, manusia bernama anak itu, lagi-lagi menghadapi masyarakat dan negarayang tidak ramah terhadap diri dan statusnya. Berbagai hinaan, cacian, makian, kekejaman, kekerasan dan image-image buruk masyarakat telah menjadi bagian kesehariannya. Dan jangan heran, kekerasan itu, bukan hanya terjadi di kota-kota besar,tapi juga dipelosok kampung.

Disamping dapat menimbulkan dampak yang luar biasa pada diri si korban, kasus kekerasan seksual juga dapat mengiji kebenaran dari pernyataan Singarimbun (2004), bahwa modernisai sering diasosiasikan sebagai keserbabolehan melakukan hubungan seksual.

Penelitian Murray Straus (dalam Jalu, 2006), seorang sosiolog dari University of New Hampshire yang melakukan survei terhadap 991 orang tua menemukan, 90% orang tua mengaku melakukan bentuk-bentuk agresi psikologis saat dua tahun pertama usia anak. 75 persen di antaranya mengaku melakukan bentakan atau berteriak pada anak. Seperempat orang tua menyumpahi atau memaki anaknya, dan sekira 6% bahkan mengancam untuk mengusir sang anak. Menurut survei tersebut, membentak dan mengancam adalah bentuk paling umum dari agresi yang dilakukan orang tua. Dibandingkan tindakan yang lebih ekstrem lagi, seperti mengancam, memaki, dan memanggil dengan kasar dengan panggilan bodoh, malas, dan sebagainya, maka membentak paling banyak dilakukan. Bukan hanya kepada anak, bayi pun kena bentak.

Suharto sebagaimana dikutip Huraerah (2006:37), mengelompokkan kekerasn anak (child abuse) menjadi empat macam, yakni physical abuse, psychological abuse, social abuse, dan sexual abuse (kekerasan seksual). Kemudian klasifikasi kekerasan atau penganiayaan seksual pada anak menurut Resna dan Darmawan (dalam Huraerah, 2006:60) diklasifikasikan menjadi tiga kategori, antara lain perkosaan, incest, dan eksploitasi. Perkosaan biasanya terjadi pada saat pelaku terlebih dahulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Incest, diartikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antarindividu  yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan diantara mereka dilarang, baik oleh hukum, kultur, maupun agama. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak, khususnya anak perempuan di masyarakat, selalu diwarnai kekerasn fisik atau psikologis.

 

  1. 8. Akibat-akibat Kekerasan terhadap Anak

Untuk menghindari kekerasan terhadap anak adalah bagaimana anggota keluarga saling berinteraksi dengan komunikasi yang efektif. Sering kita dapatkan orang tua dalam berkomunikasi terhadap anaknya disertai keinginan pribadi yang sangat dominan, dan menganggap anak sebagai hasil produksi orang tua, maka harus selalu sama dengan orang tuanya dan dapat diperlakukan apa saja.

Bermacam-macam sikap orang tua yang salah atau kurang tepat serta akibat-akibat yang mungkin ditimbulkannya antara lain sebagai berikut:

  1. a. Orang tua yang selalu khawatir dan selalu melindungi

Anak yang diperlakukan dengan penuh kekhawatiran, sering dilarang dan selalu melindungi, akan tumbuh menjadi anak yang penakut, tidak mempunyai kepercayaan diri, dan sulit berdiri sendiri. Dalam usaha untuk mengatasi semua akibat itu, mungkin si anak akan berontak dan justru akan berbuat sesuatu yang sangat dikhawatirkan atau dilarang orang tua. Konflik ini bisa berakibat terjadinya kekerasan terhadap anak.

  1. b. Orang tua yang terlalu menuntut

Anak yang dididik dengan tuntutan yang tinggi mungkin akan mengambil nilai-nilai yang terlalu tinggi sehingga tidak realistic. Bila anak tidak mau akan terjadi pemaksaan orang tua yang berakibat terjadinya kekerasan terhadap anak seperti contoh kasus di atas.

  1. c. Orang tua yang terlalu keras

Anak yang diperlakukan demikian cenderung tumbuh dan berkembang menjadi anak yang penurut namun penakut. Bila anak berontak terhadap dominasi orang tuanya ia akan menjadi penentang. Konflik ini bisa berakibat terjadi kekerasan terhadap anak. (Erwin. 1990 : 31 – 32).

Kesadaran tentang hak-hak anak dan efek buruk kekerasan terhadap anak masih menjadi sesuatu yang cukup langka di masyarakat kita. Bentakan, tamparan, pengurungan, ataupun penelantaran (neglect), dipandang dalam kerangka pendisiplinan anak. Akibatnya, tindakan kekerasan terhadap anak seperti mendapat permakluman dan toleransi serta dipandang sebagai bagian dari pendidikan yang memang merupakan kewajiban orangtua. Selain itu, tindakan kekerasan terhadap anak secara umum juga lebih dipandang sebagai masalah internal keluarga, sehingga relatif menjadi tabu untuk dibicarakan secara lebih terbuka.

Jika anak hanya mendapat contoh kekerasan, maka diperkirakan pola-cara hidup mereka juga akan dijalani dengan kekerasan, tidak dengan dialog atau diskusi. Secara umum diakui bahwa kekerasan itu bisa datang dari keluarga yang penuh konflik dan dari lingkungan sekolah karena tuntutan guru dalam pencapaian prestasi. Kasus kekerasan anak sering menjadi headline di berbagai media. Namun, banyak kasus yang belum terungkap, karena kasus kekerasan ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting. Begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak tetapi hanya sedikit kasus yang ditindaklanjuti. Muncul anggapan bahwa masalah kekerasan anak adalah masalah domestik keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain. Padahal, seorang anak merupakan generasi penerus bangsa kehidupan masa kecil anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa nanti.

  1. 9. Upaya-upaya Untuk Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak

Lambatnya terungkap kasus kekerasan anak ini disebabkan kurangnya kesadaran dari berbagai pihak terutama keluarga dalam menyikapi hal tersebut. Dengan berbagai pertimbangan kadang mereka tidak beani melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib, akibatnya banyak kasus yang terlambat terungkap bahkan tidak terungkap sama sekali.

Menghilangkan ketimpangan sosial. Faktor yang paling dominan yang mendorong tindakan kekerasan terhadap anak adalah faktor ketimpangan sosial. Oleh Karena itu untuk menghapuskan kekerasan terhadap anak adalah menghilangkan ketimpangan sosial tersebut dengan mereformasi sistem politik dan ekonomi negeri ini. Sudah terlalu lama pemerintah mengabaikan derita lebih dari seratus juta rakyat untuk kepentingan seratus orang pengusaha. Kenaikan BBM yang diikuti dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok mengakibatkan beban ekonomi rakyat semakin berat. Bantuan Tunai Langsung (BTL) mungkin merupakan salah satu solusi jangka pendek dari pemerintah. Akan tetapi pertanyaan yang muncul adalah apakah BTL tersebut dapat berlangsung terus untuk menghidupi rakyat-rakyat miskin ? Dan apakah BTL tersebut bukan malah akan mendidik mental rakyat menjadi pengemis yang justru kontra produktif . Menurut saya, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang pro rakyat kecil seperti bantuan kredit untuk usaha dengan bunga sangat kecil untuk mendorong rakyat berusaha meningkatkan taraf hidup, pemberian dana beasiswa untuk anak-anak menyelesaikan pendidikan, pemberian dana kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kredit perumahan yang terjangkau oleh rakyat kecil.

Jika mengacu pada manifesto kelompok pemenang penghargaan Nobel Perdamaian, ada upaya untuk meminimalisirnya. Pertama, menerapkan prinsip anti kekerasan aktif, dengan menolak kekerasan dengan segala bentuknya. Kedua, menumbuhkan sikap murah hati berbagi waktu dan materi dengan tujuan mengakhiri keterkucilan, ketidakadilan, tekanan politik dan ekonomi. Ketiga, mempertahankan kebebasan berpendapat dan keanekaragaman budaya dengan mengedepankan dialog dan sikap mau mendengarkan orang lain.

Ada beberapa solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu:

  1. a. Pendidikan dan Pengetahuan Orang Tua Yang Cukup

Dari beberapa faktor yang telah kita bahas diatas, maka perlu kita ketahui bahwa tindak kekerasan terhadap anak, sangat berpengaruh terhahap perkembangannya baik psikis maupun fisik mereka. Oleh karena itu, perlu kita hentikan tindak kekerasan tersebut. Dengan pendidikan yang lebih tinggi dan pengetahuan yang cukup diharapkan orang tua mampu mendidik anaknya kearah perkembangan yang memuaskan tanpa adanya tindak kekerasan.

  1. b. Keluarga Yang Hangat Dan Demokratis

Psikolog terpesona dengan penelitian Harry Harlow pada tahun 60-an memisahkan anak-anak monyet dari ibunya, kemudian ia mengamati pertumbuhannya. Monyet-monyet itu ternyata menunjukkan perilaku yang mengenaskan, selalu ketakutan, tidak dapat menyesuaikan diri dan rentan terhadap berbagai penyakit. Setelah monyet-monyet itu besar dan melahirkan bayi-bayi lagi, mereka menjadi ibu-ibu yang galak dan berbahaya. Mereka acuh tak acuh terhadap anak-anaknya dan seringkali melukainya. (Hurifah, R. 1992 : 70).

Dalam sebuah study terbukti bahwa IQ anak yang tinggal di rumah yang orangtuanya acuh tak acuh, bermusuhan dan keras, atau broken home, perkembangan IQ anak mengalami penurunan dalam masa tiga tahun. Sebaliknya anak yang tinggal di rumah yang orang tuanya penuh pengertian, bersikap hangat penuh kasih sayang dan menyisihkan waktunya untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, menjelaskan tindakanya, memberi kesempatan anak untuk mengambil keputusan, berdialog dan diskusi, hasilnya rata-rata IQ ( bahkan Kecerdasan Emosi ) anak mengalami kenaikan sekitar 8 point.

Hasil penelitian R. Study juga membuktikan bahwa 63 % dari anak nakal pada suatu lembaga pendidikan anak-anak dilenkuen ( nakal ), berasal dari keluarga yang tidak utuh ( broken home ). Kemudian hasil penelitian K. Gottschaldt di Leipzig ( Jerman ) menyatakan bahwa 70, 8 persen dari anak-anak yang sulit di didik ternyata berasal dari keluarga yang tidak teratur, tidak utuh atau mengalami tekanan hidup yang terlampau berat. (Ahmad, Aminah . 2006 : 1). Membangun komunikasi yang efektif, kunci persoalan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga. Sehingga yang muncul adalah stereotyping (stigma) dan predijuce (prasangka). Dua hal itu kemudian mengalami proses akumulasi yang kadang dibumbui intervensi pihak ketiga. Sebagai contoh kasus dua putri kandung pemilik sebuah pabrik garment di Ciledug, Tangerang. Amy Victoria Chan (10) dan Ann Jessica Chan (9) diduga jadi korban kekerasan dari ibu kandung mereka saat bermukim di Kanada. Ayahnya terlambat tahu karena sibuk mengurus bisnis dan hanya sesekali mengunjungi mereka. Mereka dituntut ibunya agar meraih prestasi di segala bidang sehingga waktu mereka dipenuhi kegiatan belajar dan beragam kursus seperti balet, kumon, piano dan ice skating. Jika tidak bersedia, mereka disiksa dengan segala cara. Mereka juga pernah dibiarkan berada di luar rumah saat musim dingin.(Kompas edisi 24 Januari 2006). Kejadian ini mungkin tidak terjadi jika ayahnya selalu mendampingi anak-anaknya.

Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2006 yang bertemakan “Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia” dengan subtema “Anak Indonesia Sehat, Cerdas, Bercita Cita Tinggi, Berahklak Mulia” bisa jadi hanya sekedar slogan semu. Penerapan dalam berbagai sektor kehidupan telah sangat jauh dari apa yang tertuliskan. Ini terlihat jelas dari sistem pendidikan yang diberlakukan di negeri ini.

Langkah penting sudah seharusnya diambil oleh Dewan Pendidikan Kota maupun Dinas Pendidikan Kota, untuk sesegera mungkin melakukan pengawasan terhadap pelaku pendidikan, khususnya perilaku kekerasan oleh guru di dalam ruang kelas. Kualitas guru serta kapasitas guru, terutama dalam hal metodologi pembelajaran, bukan hanya dibiarkan menjadi statis. Selain juga untuk sesegera mungkin meningkatkan kesejahteraan guru. Walau sebenarnya, guru bukanlah harus menjadi sebuah profesi, namun guru merupakan sebuah ruang pengabdian.

Lebih penting bagi orang tua siswa untuk berani bersuara. Berdialog dengan anak untuk memantau perkembangannya. Termasuk disaat semakin banyaknya pungutan di sekolah dalam berbagai bentuknya. Bila tak ada suara dari orang tua siswa, maka bukan tidak mungkin Komite Sekolah (yang pada umumnya diisi oleh pejabat pemerintah dan pengusaha) akan memberlakukan pungutan yang tidak wajar di sebuah sekolah. Juga ketika masih kerap terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah, maka sudah selayaknya membuat pengaduan kepada institusi teknis (Dinas Pendidikan), maupun kepada pihak penegak hukum (bila telah dianggap sangat tidak wajar), agar pendidikan menjadi lebih baik di masa datang.

Zastrow dalam bukunya, “The Practice of Social Work” mengemukakan ada beberapa model program counseling yang dapat diberikan kepada anak yang mengalami sexual abuse, yaitu:

a.The dynamics of sexual abose

Artinya, terapi difokuskan kepada pengembangan konsepsi. Pada kasus tersebut kesalahan dan tanggung jawab berada pada pelaku bukan korban. Anak dijamin tidak disalahkan meskipun telah terjadi kontak seksual.

  1. b. Protective behaviors counseling

Artinya, anak-anak dilatih menguasai keterampilan mengurangi kerentannya dengan usia. Pelatihan anak prasekolah dapat dibatasi, berkata tidak terhadap sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan, menjauh secepatnya dari orang yang kelihatan sebagai abusive person, melaporkan pada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya dapat membantu menghentikan perlakuan yang salah.

c. Survivor or self-esteem counseling

Artinya, menyadarkan anak-anak yang menjadi korban bahwa mereka sebenarnya bukanlah korban, melainkan orang yang mampu bertahan (survivor) dalam mennghadai sexual abuse.

  1. d. Feeling counseling

Artinya terlebih dahulu diidentifikasi kemampuan anak yang mengalami sexual abuse untuk mengenali berbagai perasaan. Kemudian mereka didorong untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya yang tidak menyenangkan, baik pada saat mengalami sexual abuse maupun sesudahnya. Selanjutnya mereka diberi kesempatan untuk secara tepat memfokuskan perasaan marahnya terhadap pelaku yang telah menyakitinya, atau kepada orang tua, polisi, pekerja sosial, atau lembaga peradilan yang dapat melindungi mereka.

e. Cognitif terapy

Artunya, konsep dasar dalam teknik ini adalah perasaan-perasaan seseorang mengenai beragam jenis dalam kehidupannya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran mengenai kejadian tersebut secara berulang lingkar.

Untuk mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak memang perlu dilakukan berbagai tindakan sekaligus. Di Malaysia, misalnya selain UU perlindungan anak dan KDRT yang telah ada, dengan segera pemerintah kerajaan membuat sebuah system deteksi dini, rujukan, penenganan terpadu untuk menanggapi masalah kekerasan. Di Malaysia sejak awal Tahun 90-an telah dibentuk SCAN TEAM (Suspected Child Abuse and Neglect Team) yang keberadaannya diakui oleh seluruh jajaran pemerintah sampai pada tingkat RT dan anggota timnya terdiri dari relawan masyarakat dan pegawai kerajaan, serta anggota kepolisian dan profesi kesehatan. Semua kasus ditangani secara terpadu dan semua pemeriksaan kesehatan biayanya ditanggung oleh pemerintah federal. Dengan sistem seperti ini, masyarakat tahu apa yang mereka harus perbuat dan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan ketika menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap anak. Di Indonesia system ini belum ada, kita mempunyai pihak-pihak yang dianggap berwenang dan berkompeten dalam menangani kasus-kasus kekerasan seperti tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan sampai pada tingkat kelurahan, kepolisian, pekerja sosial masyarakat, pendidik, dan profesi kesehatan. Tetapi peranan mereka tidak diatur dalam sebuah sistem yang memungkinkan mereka saling bekerja sama dan tidak ada kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya terhadap tindakan yang diambil untuk menyelamatkan anak. Oleh karena itu jangan heran jika masyarakat tidak tahu apa yang mereka perbuat, takut, atau ragu-ragu untuk melaporkan dan mengambil tindakan jika melihat peristiwa kekerasan terhadap anak. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah apa yang harus dilakukan terhadap pelaku kekerasan. Dari berbagi pemberitaan yang muncul di media massa, tidak diketahui apakah para pelaku adalah orang-orang yang mengalami gangguan emosional serius atau pernah menjadi korban kekerasan pada waktu mereka masih kanak-kanak. Yang tampak jelas adalah bahwa pelaku kekerasn adalah orang tua yang mengalami tekanan ekonomi cukup berat dan persoalan relasi gender. Untuk itu hukuman yang didasarkan atas UU saja tentu tidak cukup. Mengatasi kekerasan terhadap anak yang cukup endemic di Indonesia pasti tidak cukup dengan menghukum para pelakunya saja. Advokasi dan pendidikan masyarakat yang intensif sangat dibutuhkan demikian juga penanganan sosial psikologi terhadap palaku. Setiap pelaku kekerasan seperti yang diberitakan oleh media akan menerima berbagi bentuk hukuman baik dari rasa bersalaj terhadap dirinya sendiri, dari keluarga dan masyarakat sekitarnya dan instansi peradilan. Semua bentuk hukuman ini tidak akan membuat para pelaku jera untuk melakukannya lagi karena tindak kekerasan terhadap anak merupakan masalah kognitif (cara berfikir), perilaku ( terbentuknya kebiasaan bereaksi terhadap perilaku anak), dan sosial kultural (adanya keyakinan dan prakti-praktik yang memperoleh legitiminasi dan restu masyarakat). Agar tindakan kekerasan itu tidak berulang kembali maka para pelaku harus dibantu untuk mengatasi berbagai persoalan  dalam ranah-ranah tersebut. Tentu ini bukan pekerjaan mudah dan akan memakan waktu cukup lama. Akan tetapi tanpa tindakan seperti itu mereka akan tetap berpotensi untuk melakukan kekerasan. Karena sistem perlindungan untuk anak masih lemah dan advokasi masalah tersebut seolah jalan ditempat, maka kita perlu berfikir kreatif. Antara lain, kita oerlu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan para pelaku kekerasan untuk memberikan pendidikan masyarakat. Kiat ini tentunya akan menuai kontroversi.

Bantuan soial-psikologis terhadap pelaku kekerasan dalam persoalan KDRT, seharusnya menjadi bagian integral dalam prevensi primer dan sekunder. Melalui bantuan seperti itu, kita mencegah mereka mereka mengulang tindakannya. Selain itu, beberapa diantaranya mungkin dapat diberdayakan untuk keluar dari stigmatisasi masyarakat dan siksaan batinnya untuk membantu orang lain agar tidak melakukan kekerasan pada anak. Mereka adalah sumber yang dapat dipercaya karena mereka pernah dalam keadaan emosional dan mental yang menjadikan mereka tidak lebih baik dari binatang. Mereka adalah manusia-manusia yang bersentuhan denagn bagian paling gelap dari sifat kemanusiaan mereka. Jika pengalaman mereka dapat direkontruksi menjadi energi positif untuk mengatasi masalah yang amat kompleks dan sulit ini, bukankah ini lebih baik dari pada tenggelam dalam lingkaran setan hukuman dan kekerasan. Bersamaan dengan itu, kita jelas harus membangun system perlindungan yang betul-betul user friendly.

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan ruang pelayanan khusus (RPK) di Polda dan Polres, dan penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun kesemua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak (dalam Kelopak, 2006).

Torey Hayden, psikolog pendidikan dan guru pendidikan luar biasa yang kini tinggal di Inggris, menulis banyak buku yang berkisah tentang bagaimana ia menangani (mendidik) anak-anak yang oleh masyarakat umum dipandang “nakal” dan “susah diatur”. Dari kisah Sheila yang terbit dalam dua jilid buku berjudul Sheila (Qanita, 2003), misalnya, Torey menunjukkan bahwa anak-anak semacam itu perlu disentuh hatinya dengan kesabaran dan kasih yang mendalam, dengan penuh empati, sehingga akhirnya justru potensi kreatifnyalah yang akan lebih tereksplorasi. Seperti ditegaskan oleh Dr. Karl Menninger, kasih itu menyembuhkan, bagi yang memberi dan yang menerima.

Untuk itu Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak pemerintah untuk benar-benar melaksanakan kewajibannya dalam menghentikan kekerasan, penelantaran, diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak. Komnas juga mendesak pemerintah untuk memberi alokasi anggaran khusus untuk anak-anak korban kekerasan. Anak Indonesia harus memperoleh jaminan untuk memperoleh aksebilitas layanan, kesehatan, pendidikan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta hak partisipasi baik secara fisik maupun psikis.

Kekerasan terhadap anak oleh guru tidak dapat dipungkiri semakin marak di tahun 2008 ini. Tapi kita juga tidak boleh terlalu apatis dan kuatir. Saran saya yang harus dilakukan para orang tua memang memberi “warna” kepada anak-anaknya untuk bersikap selalu waspada terhadap setiap keadaan. Anak-anak pun juga harus diajak untuk selalu terbuka pada orangtua. Pada dasarnya kekerasan yang dialami anak-anak tidak terungkap langsung, karena anak takut bicara/komunikasi dengan orang tua. Maka dari itu, komunikasi adalah suatu cara yang penting dalam menagani kasus kekerasan pada anak. Akan tetapi jika peristiwa kekerasan pada anak oleh guru sudah terlanjur terjadi, harus segera dilaporkan pada yang berwajib. Agar pelaku kekerasan tersebut langsung mendapat sanksi tegas tanpa kecuali. Jadi, komunikasi merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi kekerasan pada anak oleh guru. Antara orangtua juga perlu terjalin komunikasi dengan Komite sekolah beserta kepala sekolah. Dengan tujuan kekerasan tersebut dapat benar-benar terhapuskan. Memang awalnya sulit, tapi mengapa tidak dicoba.

Dari uraian singkat ini, tampak jelas bahwa salah satu solusi yang perlu dilakukan untuk dapat mengatasi tindak kekerasan terhadap anak adalah sosialisasi atau penyadaran yang bersifat paradigmatik baik kepada para orangtua maupun kalangan pendidik bahwa kekerasan terhadap anak tak dapat dijadikan topeng sebagai dalih untuk mendidik. Bagaimanapun, kekerasan tetaplah kekerasan. Ia hanya akan melahirkan jejak traumatis yang tidak baik dan tidak menyehatkan bagi perkembangan pribadi anak. Guru, orangtua, dan tokoh masyarakat secara paradigmatik harus memosisikan diri mereka sebagai sahabat anak, memperlakukan mereka secara setara layaknya manusia dengan karakter dan taraf kepribadian yang unik. Kita tentu tak ingin memiliki generasi penerus yang dibebani dan dibayang-bayangi oleh trauma kekerasan dalam dirinya.

 

Anak-anak dimanapun diseluruh dunia ini terlahir untuk menjadi generasi penerus bangsanya. Mereka akan tampil menggantikan generasi yang lalu dengan berbagai macam sejarahnya. Maka dengan demikian, posisi strategis sebuah bangsa, mau tak mau, memang ada pada tangan anak-anak tersebut. Pendidikan anak harus selalu dikedepankan jika memang sebuah bangsa mau menjadikan bangsanya lebih maju dari sebelumnya, atau minimal mempertahankan segi positif dari apa yang sudah ada sebelumnya. Disini, peranan orang tua, guru, dan masyarakat umumnya, harus mulai memikirkan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak tersebut.

Jika kita menginginkan generasi masa depan tumbuh dengan lebih baik, sangatlah wajar apabila  anak-anak harus mendapatkan perhatian. Anak harus mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup dan perkembangannya dibawah naungan ketetapan hukum yang pasti, yang harus dijalankan semua pihak, baik keluarga, masyarakat, maupaun pemerintah (negara). Sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik serta jauh dari berbagai tindak kekerasan. Karena kita sadari kekerasan telah meremukkan kekayaan imajinasi, keriangan hati, kreatifitas, bahkan masa depan anak-anak kita.

Bisa-bisa mereka akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang tidak siap terjun dalam kehidupan ini. Bahkan tak mustahil mereka akan tumbuh menjadi “anak-anak bermasalah” yang tidak mampu menyelesikan persoalan dirinya. Untuk itu tiada dapat ditunda lagi, tumbuhnya komitmen bersama untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak, yang notabene merupakan generasi penerus bangsa ini.

  1. Kerangka Pikiran

Melakukan penelitian tentang terjadinya kekerasan terhadap anak.

 

 

  1. Hipotesis Penelitian

Faktor ekonomi yang menyebabkan kekerasan terhadap anak dibawah umur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

  1. Pemilihan Subjek

  1. Populasi     : Kekerasan dalam kehidupan.
  2. Sampel      : Kekerasan terhadap anak.
    1. Teknik       : Library Research (Study Pustaka).

 

 

  1. Desain dan Pendekatan Penelitian

 

1. Waktu Penelitian     : 22 Januari-31 Januari 2009

2. Alat Penelitian        :  a. Koran Tokoh

b. Koran Republika

c. Koran Tempo

d. Majalah Femina

e. Tabloid Ayah & Bunda

f. Buku Undang-Undang tentang KDRT

g. Buku Huraerah

h. Buku The Practice of Social Work

i. Buku Tingkat IQ Anak

j. Internet

 

  1. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengkaji dari berbagi sumber diantaranya koran, tabloid, majalah, buku dan internet, kemudian dari sumber-sumber tadi akhirnya penulis jadikan sebagai data penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 

 

 

  1. Hasil Penelitian

 

1. Rumusan masalah 1 : Apa macam-macam tindak kekerasan terhadap anak?

a. Jawaban dari Buku Huraerah :

Suharto sebagaimana dikutip Huraerah (2006:37), mengelompokkan kekerasan anak (child abuse) menjadi empat macam, yakni physical abuse, psychological abuse, social abuse, dan sexual abuse (kekerasan seksual). Kemudian klasifikasi kekerasan atau penganiayaan seksual pada anak menurut Resna dan Darmawan (dalam Huraerah, 2006:60) diklasifikasikan menjadi tiga kategori, antara lain perkosaan, incest, dan eksploitasi.

b. Jawaban dari Internet

Dibeberapa daerah anak-anak sudah harus terjun menjadi kuli kontrak siang dan malam, buruh selama delapan jam sehari di pabrik dalm ruang tertutup dan menggunakan alat bermesin, atau kuli turunan diperkebunan. Bahkan ada pula yang dijadikan mangsa di hotel-hotel, tempat hiburan atau lokalisasi maksiat.

Dijalanan, manusia bernama anak itu, lagi-lagi menghadapi masyarakat dan negarayang tidak ramah terhadap diri dan statusnya. Berbagai hinaan, cacian, makian, kekejaman, kekerasan dan image-image buruk masyarakat telah menjadi bagian kesehariannya. Dan jangan heran, kekerasan itu, bukan hanya terjadi di kota-kota besar,tapi juga dipelosok kampung.

 

2. Rumusan masalah 2 : Siapa pelaku tindak kekerasan terhadap anak?

a. Jawaban dari Koran Tempo

Sementara itu Sekretaris Jendral Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait, menambahkan, pelaku kekerasan terhadap anak sebagian besar adalah orang terdekat yakni keluarga atau tetangga. Arist menambahkan, lembaga-lembaga perlindungan anak didaerah berafiliasi dengan Komnas Anak juga melaporkan selama periode Januari-Juni 2008 sebanyak 12.726 anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang terdekat sepaerti orang tua kandung/tiri/angkat, guru, paman, dan tetangga.

b. Jawaban dari Majalah Femina

Pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang-orang yang seringkali tidak mampu mengatasi nasibnya sendiri untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Mereka sebagai kriminal yang lain juga, dalam perjalanan hidupnya kemungkinan besar pernah menjadi korban. Pada saat itu tidak seorang pun dating untuk menolong mereka sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan keyakinan bahwa kemalangan itu dan segala kekerasan yang diterimanya memang menjadi bagian dari hidupnya.

 

3. Rumusan masalah 3 : Apa penyebab kekerasan terhadap anak?

a. Jawaban dari Koran Kompas

Komisi Nasional Perlindungan Anak menilai faktor ekonomi sebagai pemicu utama maraknya kekerasan terhadap anak. “Kemiskinan menyumbang stress terhadap orang tua yang kemudian melampiaskan ke anak”, ujar Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi. Faktor kemiskinan, tekanan hidup yang semakin meningkat, kemarahan terhadap pasanagn dan ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi menyebabkan orang tua mudah meluapkan emosi kepada anak. Diperparah dengan berbagai kebijakan pembiaran yang dilakukan negara terhadap pelanggaran hak anak. Kejadian seperti busung lapar, polio, demam berdarah, anak terlantar, anak putus sekolah sampai pada kenaikan BBM merupakan sebagian daftar panjang

35

 

kebijakan negara yang semakin mempersulit kehidupan masyarakat menengah kebawah.

b. Jawaban dari Koran Tokoh

Beberapa pemicu terjadinya pencabulan terhadap anak, khususnya oleh orang tua. Pertama, pelaku tidak bisa lagi melakukan hubungan dengan istri karena alasan kesehatanatau telah lama menduda. Kedua, pelaku ingin menyempurnakan ilmu kebatinan yang sedang ditekuninya. Ketiga, pelaku tidak tahan melihat kemontokan tubuh anak perempuannya, atau melihat anak perempuannya keluar kamar mandi menggunakan handuk. Bahkan, bias pula pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan, karena terpengaruh film porno (Atmajda, 2005:139).

 

4. Rumusan masalah 4 : Bagaimana menanggulangi kekerasan terhadap anak?

a. Jawaban dari Internet

Ada beberapa solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu pendidikan dan pengetahuan orang tua yang cukup dan keluarga yang hangat dan demokratis.

b. Jawaban dari buku Undang-Undang tentang Kekerasan

Kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat, meski pemerintah mengeluarkan beberpa UU yang mengaturnya. Untuk menangani kekerasan terhadap anak, pemerintah juga perlu membentuk tim penanggulangan kasus tersebut seperti yang diterapkan di Malaysia. Tim itu terdiri atas wakil dari unsur rumah sakit, tenaga perlindungan anak dari Departemen Sosial, kepolisian, ahli hukum, perwakilan sekolah dan pengelola data.

 

  1. Pembahasan

 

Ada beberapa macam tindak kekerasan terhadap anak. Sebagaimana dikutip Huraerah (2006:37), mengelompokkan kekerasn anak (child abuse) menjadi empat macam, yakni physical abuse, psychological abuse, social abuse, dan sexual abuse (kekerasan seksual). Kemudian klasifikasi kekerasan atau penganiayaan seksual pada anak menurut Resna dan Darmawan (dalam Huraerah, 2006:60) diklasifikasikan menjadi tiga kategori, antara lain perkosaan, incest, dan eksploitasi. Perkosaan biasanya terjadi pada saat pelaku terlebih dahulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Incest, diartikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antarindividu  yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan diantara mereka dilarang, baik oleh hukum, kultur, maupun agama. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak, khususnya anak perempuan di masyarakat, selalu diwarnai kekerasn fisik atau psikologis.

Sementara itu Sekretaris Jendral Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait, menambahkan, pelaku kekerasan terhadap anak sebagian besar adalah orang terdekat yakni keluarga atau tetangga. Arist menambahkan, lembaga-lembaga perlindungan anak didaerah berafiliasi dengan Komnas Anak juga melaporkan selama periode Januari-Juni 2008 sebanyak 12.726 anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang terdekat sepaerti orang tua kandung/tiri/angkat, guru, paman, dan tetangga. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) mencatat bahwa tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak lebih banyak terjadi disekolah dan dilakukan guru.

Dari sekian pengaduan kekerasan yang diterima komnas Perlindungan Anak (PA), pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya adalah:

  1. Munculnya kekerasan dalam rumah tangga, terjadinya kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya menyebabkan tidak terelakkannya kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua.Terjadinya disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya.
  1. Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi.

Untuk menanggulangi tindak kekerasan tersebut pemerintah dan komnas anak mengeluarkan peraturan tentang perlindungan terhadap anak. Dr. Irwanto mengakui, saat ini ada beberapa undang-undang (UU) terkait perlindungan terhadap anak yakni UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU tentang Perlindungan Korban dan Sanksi, serta UU tentang Narkotika. Penerapan mekanisme intervenesi nasional itu harus didukung oleh lembaga lintas sektor  dan profesi serta sepenuhnya dibiayai oleh negara. Diberlakukannya UU No.  23/2002 tentang perlindungan anak seolah menjadi antilimaks dari aktivis perlindungan anak. Padahal UU ini saja tidak cukup untuk menurunkan tingkat kejadian kekerasan terhadap anak . UU ini juga belum dapat diharapkan untuk mempunyai efek deteran karena belum banyak dikenal oleh aparat maupaum masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak akan terus berlanjut dan jumlah kejadiannya tidak akan menurun kerena sikon hidup saat ini sangat sulit dan kesulitan ekonomi akan memicu berbagai ketegangan dalm rumah tangga yang akan merugikan pihak-pihak yang paling lemah dalam keluarga itu. Anak adalah pihak yang paling lemah dibanding anggota keluarga yang lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

  1. Kesimpulan

  1. Kekerasan anak (child abuse) dikelompokkan menjadi empat macam, yakni physical abuse, psychological abuse, social abuse, dan sexual abuse (kekerasan seksual). Kemudian klasifikasi kekerasan atau penganiayaan seksual pada anak diklasifikasikan menjadi tiga kategori, antara lain perkosaan, incest, dan eksploitasi.
  2. Pelaku kekerasan terhadap anak sebagian besar adalah orang terdekat yakni seperti orang tua kandung/tiri/angkat, guru, paman, dan tetangga.
  3. Komisi Nasional Perlindungan Anak menilai faktor ekonomi sebagai pemicu utama maraknya kekerasan terhadap anak.
  4. Solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu pendidikan dan pengetahuan orang tua yang cukup dan keluarga yang hangat dan demokratis.
  5. Kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat, meski pemerintah mengeluarkan beberpa UU yang mengaturnya.
  6. Beberapa faktor sosial yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah :
    1. Tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak.
    2. Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat.
    3. c. Kemiskinan.

  1. Saran

 

  1. Anak harus mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup dan perkembangannya dibawah naungan ketetapan hukum yang pasti, yang harus dijalankan semua pihak, baik keluarga, masyarakat, maupaun pemerintah (negara).
  2. Menumbuhkan komitmen bersama untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak.
  3. Jangan lagi melakukan kekerasan tershadap anak.
  4. Lebih memperhatikan anak, mendidik dan merawat anak dengan tanggung jawab dan kasih sayang.
  5. Seharusnya Dewan Pendidikan Kota maupun Dinas Pendidikan Kota, untuk sesegera mungkin melakukan pengawasan terhadap pelaku pendidikan, khususnya perilaku kekerasan oleh guru di dalam ruang kelas.

DAFTAR PUSTAKA

Adian, Dony Gahral. “Manusia Multi-Dimensi di Keseharian”. Dalam Kompas Sabtu 14 April 2007. PT Kompas Media Nusantara; Jakarta.

Atmadja. “Fenomena Kekerasan Terhadap Anak”. Dalam Pikiran Rakyat Minggu 20 Juli 2008. PT Pikiran Rakyat; Jakarta.

Busanko, Susan. “Cara Mendidik Anak”. Dalam Femina Rabu 17 Oktober 2006. PT Femina; Jakarta.

Dariyo, Agus. 2008. Psikologi Perkembangan Anak. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harsojo. “Kekerasa terhada Anak Banyak Dilakukan Guru”. Dalam Tempo Interaktif Jum’at 24 Oktober 2008. PT Tempo Interktif; Jakarta.

Kumanto, Sunarto. 2000. Tingkat IQ Anak. Jakarta: Renika Cipta.

Hidayat, Bambang. 2003.Undang-Undang KDRT. Jakarta: Widyadara.

Murdiyatmoko, Janu. 2007. Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Buku Pelajaran untuk SMA/MA Kelas XI Program Ilmu Pengetahuan Sosial). Jakarta: Grafindo Media Pratama.

Nasikun. “Perlu Dibentuk Tim Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak”. Dalam Pdpersi Selasa 20 November 2007. PT Pdpersi; Jakarta.

PrikanditO, Haryono. 1999. Huraerah. Yogyakarta. PPT-UGM.

Singarimbun, Blau. “Pemicu Terjadinya Pencabulan terhadap Anak”. Dalam Tokoh Senin 6 Juni 2005. PT Tokoh; Jakarta.

Susanto, Astrid S. “Kemiskinan Picu Kekerasan terhadap Anak”. Dalam Tabloid Ayah & Bunda Jum’at 13 Januari 2006. Ayah & Bunda: Jakarta.

Zastrow, Alex. 2000. The Practice of Social Work. NewYork: Addison Wesley Longman.

www.google.com

www.republika.co.id

http://www.tangerang.go.id

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s